KKL hentikan biaya pendanaan untuk penyitaan gedung Palestina di Hebron
Arab Israeli Conflict

KKL hentikan biaya pendanaan untuk penyitaan gedung Palestina di Hebron

Pemungutan suara atas pembayaran tersebut, dengan total NIS 180.000, dijadwalkan pada hari Kamis tetapi dibatalkan setelah Ketua KKL Avraham Duvdevani mengatakan kepada sub-komite direktorat KKL bahwa organisasi tersebut tidak akan membayar jaminan, setelah menerima kertas posisi hukum.

Yang dipermasalahkan adalah perjuangan hukum atas sebuah bangunan tempat tinggal di Hebron yang dikenal sebagai Beit Bakri, yang disita dari pemiliknya Palestina oleh kelompok pemukim di kota itu pada awal 2000-an.

Pengadilan Israel memutuskan pada tahun 2019 bahwa bangunan tersebut harus dievakuasi oleh kelompok pemukim, dan bahwa mereka harus membayar biaya substantif kepada pemilik Palestina, tetapi organisasi pemukim mengajukan banding terhadap penggusuran tersebut karena KKL secara kontroversial membeli lantai dasar gedung sesaat sebelum keputusan pengusiran pengadilan.

Pengadilan setuju untuk mendengarkan banding dengan syarat bahwa individu yang tinggal di lantai dasar milik KKL membayar NIS 180.000 sebagai jaminan bahwa dia akan menghormati keputusan akhirnya.

  Kawasan South Mount Hebron, terlihat dari perbukitan tempat kota Karmei Katif akan dibangun.  (kredit: HADAS PARUSH/FLASH90) Kawasan South Mount Hebron, terlihat dari perbukitan tempat kota Karmei Katif akan dibangun. (kredit: HADAS PARUSH/FLASH90)

Salah satu organisasi pemukim yang terlibat dalam penyitaan Beit Bakri kemudian meminta agar KKL membayar jaminan, yang mulai dilakukan, membayar beberapa angsuran sejauh ini hanya di bawah NIS 110.000.

Perwakilan sayap kiri dan sentris di dewan direksi KKL sangat menentang bantuan ini untuk kelompok pemukim Hebron, dan menuntut pembayaran jumlah yang belum dibayar dari jaminan dimasukkan ke pemungutan suara dewan Kamis lalu.

Ketua komite audit eksternal KKL menulis pendapat hukum yang dikirim ke Duvdevani dan lainnya yang menyatakan bahwa jika organisasi pemukim yang meminta KKL membayar jaminan memiliki dana yang diperlukan sendiri, seperti yang diberitahukan oleh kelompok kepada KKL, maka KKL tidak boleh menaruh uang.

Duvdevani kemudian menginformasikan pendapat ini kepada sub-komite direktorat, dan karena itu tidak akan membayar jaminan. Mosi terhadap pembayaran itu kemudian ditarik dari agenda pertemuan Kamis.

Belum jelas apakah KKL akan meminta organisasi pemukim mengembalikan NIS 110.000 yang telah dibayarkan KKL untuk jaminan tersebut.

“Kami sangat senang KKL tidak memperdalam keterlibatannya dalam pembelian sesat Beit Bakri,” kata Gadi Perl, anggota Dewan Direksi KKL untuk Masorti Olami, yang mengajukan banding atas pembayaran tersebut.

David Etzioni, mantan pengurus KKL Partai Likud yang mengajukan permintaan pembayaran jaminan ke direktorat, mengecam keputusan tersebut.

“Sebuah aib mutlak dan keputusan konyol,” kata Etzioni,

“Akan sangat menarik untuk mengetahui apakah di tempat lain di negara ini kita [KKL] akan memeriksa kantong mereka yang terlibat,” katanya merujuk pada pendapat hukum KKL bahwa KKL tidak boleh membayar jaminan karena organisasi yang bersangkutan memiliki dana yang diperlukan.


Posted By : togel hongkonģ